Oligarki tidak selalu mempertahankan kekuasaan dengan polisi, tentara atau perangkat hukum. Kadang mereka cukup mensponsori festival seni.

Selama ini seni sering dibayangkan sebagai ruang yang berdiri di luar kekuasaan, tempat kritik dilahirkan dan kebebasan berekspresi dirayakan. Karena itu, ketika nama-nama yang dekat dengan pusat kekuasaan mulai muncul sebagai sponsor, patron, atau penyokong berbagai kegiatan kebudayaan, banyak orang menganggapnya sekadar konsekuensi praktis dari kebutuhan pendanaan. Namun beberapa peristiwa dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa hubungan antara seni dan kekuasaan jauh lebih rumit daripada yang selama ini kita bayangkan.

Dalam dua tahun terakhir, tiga festival budaya terbesar Indonesia memunculkan polemik yang berbeda. Pestapora 2025 di Jakarta dipersoalkan karena keterlibatan Freeport. Ubud Writers & Readers Festival 2025 di Bali memberikan Lifetime Achievement Award kepada Taufiq Ismail. ArtJog 2026 di Yogyakarta menghadapi protes akibat kedekatannya dengan lingkar kekuasaan yang sedang berkuasa. Sekilas ketiganya tampak tidak berhubungan. Namun justru di sanalah persoalannya bermula.

Gejala ini pertama kali muncul secara terbuka saat Pestapora 2025 dipersoalkan karena keterlibatan Freeport. Sejumlah musisi memilih mundur, sebagian tetap tampil, sementara penyelenggara juga memperoleh simpati. Tidak ada penjahat yang jelas dalam polemik tersebut. Yang muncul justru kebingungan kolektif.

Situasi ini memperlihatkan sesuatu yang menarik. Pestapora sejak awal tidak pernah mengklaim diri sebagai festival dengan agenda politik atau ideologi tertentu. Ia adalah pesta musik, sesuai namanya. Karena itu ketika modal besar masuk ke dalamnya, festival tersebut tidak memiliki pijakan ideologis yang cukup kuat untuk menentukan batas yang tegas. Konflik akhirnya berpindah ke tingkat individu. Para musisilah yang harus mengambil sikap, sementara institusinya tetap berada di posisi netral. Dalam konteks ini, yang terlihat bukan benturan antara seni dan oligarki, melainkan bagaimana ruang budaya yang kosong secara ideologis kesulitan menentukan jaraknya terhadap kekuatan ekonomi yang masuk ke dalamnya.

Beberapa bulan kemudian, gejala serupa muncul dalam bentuk yang berbeda di Ubud Writers & Readers Festival 2025. Festival yang mengusung tema tentang keterhubungan, pluralitas, dan semesta tersebut memberikan Lifetime Achievement Award kepada Taufiq Ismail.

Berbeda dengan polemik Pestapora dan ArtJog yang berlangsung terbuka, keputusan ini nyaris berlalu tanpa perdebatan berarti. Dan justru di situlah persoalannya.

Perdebatan yang muncul bukan terutama soal apakah Taufiq Ismail layak menerima penghargaan. Ia jelas memiliki tempat penting dalam sejarah sastra Indonesia. Namun penghargaan kebudayaan tidak pernah sekadar soal prestasi. Ia juga merupakan tindakan kanonisasi yang menentukan siapa yang layak diingat, diwariskan, dan ditempatkan sebagai representasi suatu tradisi.

Bagi sebagian kalangan, Taufiq Ismail bukan hanya penyair, melainkan figur yang ikut membentuk kanon sastra Orde Baru dan meneguhkan narasi budaya yang dominan pada masanya. Maka yang dipersoalkan bukan sosoknya semata, melainkan apa yang dilegitimasi oleh penghargaan tersebut. Jika Pestapora memperlihatkan kekosongan posisi ideologis, maka UWRF memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat bekerja melalui produksi memori, pengakuan, dan legitimasi budaya.

Hingga pada puncaknya, ArtJog 2026 menghadapi kritik karena kedekatannya dengan lingkar kekuasaan yang sedang berkuasa. Kritik tidak hanya diarahkan pada relasi politik yang menopang institusinya, tetapi juga pada kontradiksi antara tema-tema kuratorial yang mengangkat persoalan sosial dengan praktik yang berlangsung di lapangan. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika kritik dan aksi protes terhadap festival berujung pada tindakan represif yang kemudian viral di media sosial.

ArtJog memperlihatkan sesuatu yang tidak muncul di dua kasus sebelumnya: pertemuan antara legitimasi dan represi dalam ruang yang sama. Di satu sisi terdapat dukungan, patronase, dan legitimasi budaya. Di sisi lain terdapat pengendalian terhadap kritik yang muncul. Jika Pestapora menunjukkan bagaimana kekuasaan masuk melalui kekosongan posisi ideologis, dan UWRF menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui kanonisasi, maka ArtJog memperlihatkan titik ketika legitimasi dan represi hadir secara bersamaan.

Sekilas, ketiga kasus tersebut tampak tidak saling berhubungan. Namun jika dibaca sebagai sebuah rangkaian, ketiganya memperlihatkan pola yang sama: bagaimana kekuasaan memperoleh legitimasi melalui ruang kebudayaan.

Gejala itu pertama kali tampak dalam bentuk sponsor di Pestapora. Ia kemudian hadir dalam bentuk penghargaan dan kanonisasi di UWRF. Hingga pada puncaknya, di ArtJog, legitimasi budaya dan tindakan represif hadir dalam ruang yang sama.

Jika dibaca melalui kacamata Louis Althusser, pola ini menjadi lebih mudah dipahami.

Althusser membedakan dua cara kekuasaan bekerja: melalui paksaan yang ia sebut Repressive State Apparatus (RSA), dan melalui pembentukan cara pandang masyarakat yang ia sebut Ideological State Apparatus (ISA). Jika RSA membuat kita patuh, ISA membuat kita menerima.

Yang menarik, kekuasaan paling efektif justru sering bekerja melalui cara kedua. Ketika ia hadir sebagai sesuatu yang tampak wajar, ia menjadi lebih sulit dikenali sebagai kekuasaan. Sponsor, penghargaan, patronase, dan berbagai bentuk dukungan kebudayaan sering bekerja melalui mekanisme semacam ini.

Dalam kerangka ini, kebudayaan tidak lagi sekadar ruang ekspresi, melainkan juga ruang produksi legitimasi. Ketika perusahaan tambang hadir sebagai sponsor festival musik, ketika festival sastra memberi penghargaan kepada figur tertentu, atau ketika institusi seni semakin dekat dengan pusat kekuasaan, yang dipertaruhkan bukan hanya pendanaan, melainkan penerimaan publik.

Tentu tidak setiap sponsor dapat disebut oligarki dan tidak setiap patronase budaya adalah persoalan. Dunia seni sejak lama hidup dari berbagai bentuk dukungan negara, yayasan, korporasi, maupun individu. Namun tidak semua patronase adalah oligarki, sementara setiap oligarki membutuhkan patronase. Sebab kekuasaan tidak cukup menguasai sumber daya. Ia juga membutuhkan pengakuan moral, legitimasi budaya, dan penerimaan publik.

Salah satu cara membacanya adalah dengan melihat kesesuaian antara nilai yang diklaim sebuah institusi budaya dengan kekuatan yang dilegitimasinya. Ketika festival berbicara tentang kebebasan tetapi memberi ruang bagi kekuatan yang identik dengan pembatasan kebebasan, ketika acara sastra mengusung pluralisme tetapi memberi legitimasi kepada figur yang diasosiasikan dengan penyingkiran suara-suara lain, atau ketika seni kritis memperoleh perlindungan dari kekuatan yang menjadi objek kritiknya sendiri, maka yang muncul bukan sekadar hubungan pendanaan. Yang muncul adalah kontradiksi ideologis.

Di sinilah mosi tidak percaya itu lahir. Bukan semata kepada sponsor atau penyelenggara, melainkan kepada proses yang membuat kekuasaan tampak semakin wajar hadir di ruang-ruang yang seharusnya menjaga jarak kritis terhadapnya. Oligarki mungkin menyediakan sumber daya, tetapi legitimasi hanya lahir ketika ia diterima oleh institusi budaya, dirayakan oleh komunitas seni, dan dinormalisasi oleh para pelakunya sendiri. Karena itu yang dipertanyakan bukan lagi hanya para oligark, melainkan juga ekosistem budaya yang memberi mereka tempat.

Mungkin itulah sebabnya lagu Mosi Tidak Percaya milik Efek Rumah Kaca terasa relevan kembali hari ini. Selama ini lagu tersebut sering dibaca sebagai kritik terhadap pemerintah. Namun setelah melihat Pestapora, UWRF, dan ArtJog, saya justru teringat pada kalimat pembukanya: “Ini masalah kuasa.”

Sebab pada akhirnya, yang sedang kita bicarakan bukan sekadar sponsor, penghargaan, atau patronase budaya. Yang sedang kita bicarakan adalah cara-cara kekuasaan memperoleh legitimasi.

Pertanyaannya bukan lagi apakah relasi kuasa hadir di dalam festival seni. Relasi semacam itu hampir selalu ada. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup jeli untuk melihatnya, terutama ketika ia hadir dalam bentuk yang tampak wajar: sponsor, penghargaan, patronase, atau dukungan kebudayaan.

Oligarki mungkin tidak membutuhkan seniman. Tapi oligarki selalu membutuhkan legitimasi. Dan hari ini, sebagian legitimasi itu justru lahir dari ruang kesenian.