Pernah di salah satu edisi Catatan Pinggir yang dimuat di Majalah Tempo awal tahun 2000-an, Goenawan Mohamad menulis, “Jika kita ingin melihat gerak peradaban suatu masyarakat, lihatlah jalan raya-nya.”

Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala saya setiap melewati hiruk-pikuk lalu lintas Bali hari-hari ini.

Saya percaya bahwa tanah di Bali sebagai simbol penghidupan adalah tanah yang terberkati, baik secara filosofis maupun spiritual dengan prinsip Tri Hita Karana tentang harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.

Namun di jalan raya, tepatnya di atas aspal, Bali tampak agnostik dan nyaris tak beragama.

Jangan salah, analogi ini saya pinjam sekedar untuk menggambarkan sikap penguna jalan raya yang percaya pada pentingnya aturan, tapi enggan diyakini sepenuh hati. Ia tidak sepenuhnya taat, namun juga tidak sepenuhnya meniadakan.

Lihat saja keriuhan peradaban dunia kiwari di akun Instagram @canggushortcut. Kesadaran lalu lintas di sana begitu cair. Tak hanya kita yang lokal, kawan-kawan kita yang bule-bule naif itu pun happy melaju tanpa helm, santai melawan arus sambil bonceng tiga, dengan satu tangannya merekam selfie. Mereka tertawa di depan kamera, dan sistem merayakannya atas nama kapitalisme pariwisata.

Fakta ini konon menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan seseorang dalam melindungi isi kepalanya (baca: otak) sebagai bagian paling penting bagi tubuh manusia memang tidak ditentukan oleh kewarganegaraan, pendidikan, atau merk kendaraan. Kebodohan di jalan raya bersifat universal.

Sebagian besar dari kita terus terang mungkin tidak terlalu peduli. Saya pun pernah merasakan semacam guilty pleasure saat menyalip sembarangan atau naik ke trotoar waktu macet dan tak ada yang memaki. Tak ada yang merasa terganggu, karena semua orang sudah tenggelam dalam urusannya masing-masing. Kita mungkin terlalu individualistis untuk peduli pada etika berkendara orang lain. Kita pasrah pada kekacauan, dan dari kepasrahan itu lahir kedamaian palsu.

Saya juga ingat pengalaman pribadi di Sunset Road tahun lalu. Di sanalah pertama kali saya mendengar makian “bangsat” membahana di jalan raya. Bukan dari pengendara yang diserobot, tapi dari seseorang di belakang saya yang kehilangan kesabaran menunggu iring-iringan pejabat. Jalan disterilkan, warga diminta menepi, dan makian pun meluncur: keras, jujur, nyaris katarsis. Ironisnya, di kota-kota besar seperti Jakarta atau Jawa, umpatan semacam itu justru lazim terdengar bagi antarwarga biasa.

Di Bali, kemarahan semacam itu dialamatkan bukan pada sesama pengguna jalan, melainkan pada simbol kuasa yang merasa berhak melampaui aturan: pejabat yang memperlakukan lalu lintas sebagai hak prerogatif, bukan ruang publik yang setara.

Ada bentuk kritik horizontal di sana. Bukan soal siapa benar atau salah, tapi siapa merasa lebih penting dari aturan.

Saya sering mendengar warga lokal maupun ekspatriat meragukan rencana pemerintah soal transportasi publik terintegrasi. Alasannya bukan semata logistik atau dana, tapi karena mereka tahu: bukan jalurnya yang bermasalah, melainkan perilakunya. Sistem bisa dibangun, tapi jika manusianya tetap agnostik terhadap aturan bersama, kita hanya akan punya traffic light yang buta warna, zebra cross yang jadi tempat parkir, dan halte busway yang sunyi karena tak ada yang percaya pada jadwal.

Di Bali, lalu lintas adalah cermin peradaban yang tidak sepenuhnya percaya pada keteraturan. Ia spiritual tapi permisif, sakral tapi pragmatis. Canang diletakkan di perempatan, tapi tak mampu melindungi dari klakson dan serempetan.

Mungkin di situlah letak kejujuran Bali: sebuah peradaban yang sedang meragu antara iman pada tata tertib, dan kenikmatan diam-diam dalam kekacauan.